Gorontalo – ligo.id – Anggota DPRD Adhan Dambea sodorkan masalah PUPR kepada Pj Gubernur Gorontalo saat sidang paripurna berlangsung pada Senin (06/03/2023).
Dalam rapat tersebut Adhan menilai, untuk pengerjaan pembangunan ditahun 2022 sendiri, banyak yang belum selesai.
Hal ini dikarenakan berbagai faktor penghalang.
Dinas PUPR dan Pemukiman Rakyat, sangat mempengaruhi jalannya program pembangunan infrastruktur.
Ditambah lagi, untuk pejabat KPA dan PPK belum juga diisi.
Politisi Senior itu mengaku selama tiga tahun dirinya menjadi anggota dewan baru kali ini KPA belum di isi.
Dirinya menanyakan kapan pelantikannya sehingga, Adhan menuturkan resikonya pertama pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemaslahatan tertunda semua termasuk TPP.
“Kenapa belum ada KPA?” tanya Adhan.
Adhan menyampaikan kepada Pejabat Gubernur tolong ini kalaupun persyaratannya harus di penuhi atas permintaan mendagri seperti izin dan segala macam, ia meminta kepada Gubernur agar di bantu dan segera kukuhkan kepala dinas sekarang yang sudah di lantik dulu sebagai KPA nanti ada pejabat baru di ganti lagi.
Sehingga menurut Adhan tidak mengganggu proses pemerintahan pembangunan pemasyarakatan di Gorontalo.
Itu yang terjadi saat ini Adhan menduga hal ini ada upaya oleh orang-orang untuk menjatuhkan Pejabat gubernur.
“Takutnya masyarakat akan menilai Pejabat Gorontalo tidak mampu mengurus provinsi Gorontalo, saya dekat dengan beliau, saya hanya ingin menjaga nama baik beliau, ini hanya saran bukan kritikan” ucap Adhan sembari meninggalkan tempat.
Adhan Dambea berharap Pejabat gubernur mengambil langkah lebih cepat.
Untuk kepala dinas sekarang di minta di kukuhkan sebagai KPA sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan baik.
