Gorontalo – ligo.id – Rapat Paripurna Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dalam rangka penandatanganan nota kesepatakan antara pemerintah dan DPRD kabupaten Bone Bolango tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas platfon anggaran sementara APBD (PPAS APBD) tahun anggaran 2023 pembicaraan tinggakat II dan terhadap 7 Ranperda. Di ruang sidang, Rabu (16/11/2022)
Aleg Faisal Mohie mengungkapkan dengan keterbatasan waktu DPRD Bone Boalngo berinisiasi langkah cepat sebelum masuk pengantar Rancangan Angaran Peraturan Daerah (RAPD) 2023.
Faisal Mohie menegaskan kepada jajaran OPD di lingkungan perintahan kabupaten bone bolango untuk memaksimalkan anggaran yang telah di tetapkan di dalam Rancangan Anggaran Peraturan Daerah (RAPD).
“Persoalan fiskal yang begitu minim ini, kami mohonkan agar dapat di sosialisasikan kepada seluruh pemangku kebijakan baik pimpinan OPD, camat hingga ke tinggkat desa” ujarnya.
Tentunya, kata Fasial Mohie dalam ketersediaan anggaran yang minim ini jajaran DPRD Bone Bolango akan mengintervensi hal tersebut.
“Selama ini argumen yang paling mudah bagi RAPD terkait dengan kurangnya anggaran kita adalah kemampuan di DPRD. Tentunya ibu bupati sudah mempidatokan dan tolong ini di sosialisaikan bahwa ini bukan kerena kita di DPRD, bahwa ini adalah kondisi real dan saat kita zoom meeting dengan kementrian keuangan itu juga yang di sampaikan” tegas Faisal.
“Agar seluruh jajaran harus berani memsosialisasikan kepada seluruh bahwa celah fiskal kita sempit. Kemampuan keuangan daerah ditahun 2023 agak kurang leluasa untuk daerah, banggar untuk berinovasi” tambahnya.
Sehingganya ia berharap tidak ada lagi yang meminta tambahan anggaran karena diketahui anggaran di tahun 2023 itu sangat minim. #
