Bahas Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, Heriyanto : Harusnya Diusulkan Eksekutif

Gorontalo – ligo.id – DPRD Kota Gorontalo melalui Pansus III kembali laksanakan pembahasan Ranperda pemberian nama jalan dan sarana umum yang merupakan kesepakatan hasil rapat Minggu lalu, di aula 4 DPRD Kota Gorontalo.

Pada rapat yg digelar Senin, 6 Februari 2023, bersama dengan opd dan instansi vertikal terkait selaku ketua Pansus III Heriyanto Thalib meminta para anggota rapat yang hadir untuk memberikan saran dan masukan dalam menanggapi berbagai rancangan peraturan yang akan dibahas terkait dengan nama jalan dan sarana umum.

Namun selama rapat itu berlangsung, masih banyak saran dan masukan yang masuk sehingga rapat pembahasan ranperda pemberian nama jalan dan sarana umum itu belum bisa dilanjutkan karena ada beberapa pertimbangan yang mendasar.

Ketua Pansus Heriyanto Thalib selaku ketua Pansus menyampaikan alasan belum dilanjutkan pembahasan Ranperda tersebut karena masih ada perdebatan soal siapa yang menjadi usul inisiatif, legislatif atau eksekutif.

“Karena ada perdebatan yang sangat alot terkait dengan siapa yang menjadi usul inisiatif antara legislatif atau eksekutif. Karena memang agak rancu juga, persoalan pemberian nama jalan karena yang lebih mengetahui persis itu adalah pihak eksekutif sebagai pelaksana teknis maupun pelaksana program di lapangan” ujar Heriyanto.

Menurutnya yang harus mengusulnya adalah eksekutif bukan legislatif.

Tapi mungkin karena ada alasan sehingganya eksekutif meminta bantuan kepada legislatif agar legislatif yang menjadi usul inisiatif dari Ranperda tersebut.

“Karna memang ada hal-hal yang mungkin ada alasan yang tepat dari pihak eksekutif sehingga mereka meminta bantuan kepada legislatif agar supaya legislatif yang akan menjadi usul inisiatif” tambah Heriyanto.

Heriyanto juga menjelaskan dalam rapat tersebut juga ada persoalan baru yaitu pembuatan Perda yang baru sementara masih ada Perda yang lama namun sesuai penjelasan eksekutif bahwa banyak aturan yang sudah tidak sesuai.

“Kenapa harus ada Perda baru, bukan direvisi. Karna ada perda lama yang No. 15 Tahun 2005. Menurut penjelasan dari pihak eksekutif bahwa memang sudah harus dibuat Perda baru karena banyak aturan-aturan yang sudah tidak bersesuaian” tandasnya. #

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *