Gorontalo – ligo.id – Persoalan Legalitas Pertambangan yang ada di Bone Bolango masih terus dipacu oleh pemerintah daerah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan untuk memberikan peningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
Dalam Rapat kordinasi dan konsolidasi penguatan dan percepatan kerjasama antara koperasi pemasaran Tindaho Bone Bolango dan PT. Gorontalo Mineral yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Bone Bolango. Rabu (4/01/2023).
Dalam Diskusi yang sempat menegangkan tersebut ketua DPRD Bone Bolango Halid Tangahu menegaskan dirinya sudah melakukan beberapa kunjungan dengan Kementerian Dirjen SDM dan Minerba di dalam keterlibatan pemerintah daerah koperasi Tindaho serta PT. Gorontalo Mineral di dalam persoalan pertambangan.
“Pak dirjen memediasi bagaimana antara PT. Gorontalo Mineral dengan pihak koperasi maupun pemerintah daerah di dalam upaya untuk menyatukan persepsi terkait dengan persoalan pertambangan” jelas Ketua Halid.
Ketua Halid Tangahu mengungkapkan Pertambangan yang di kelola PT. Gorontalo Mineral tidak memberikan dampak bagi dearah dalam hal Peningkatan PAD.
“Gorontalo mineral ini tidak jelas, mereka sudah kapling kekayaan yang ada di daerah kita tetapi meraka tidak mampu melambangkan tambang itu, yang artinya kalau urusannya pertambangan hasilnya di olah di daerah kita tentunya masyarakat di situ yang bisa menikmati” ujarnya.
“Tentunya persoalan pertambangan ini kami pemerintah yang kena imbasnya, di demo mahasiswa, masyarakat, LSM di karenakan persoalan batu hitam ini” sambungnya.
Halid Tangahu berharap kepada pihak Gorontalo Mineral agar bisa memberikan informasi kepada pimpimam GM pusat dengan sesuai kondisi yang ada di daerah ini.
Tampak hadir Wakil Bupati Bone Bolango, Sekretaris Ishak Ntoma, Ketua Tim percepatan, Pengurus Koperasi Tindaho, PT Gorontalo Mineral. #
