Goronatalo – ligo.id – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo gelar Rapat kerja bersama dengan mitra kerja UPD provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka membahas progres pemanfaatan kartu tani di provinsi Gorontalo. Senin (09/01/2023).
Sebelumnya Warsito Somawiyono telah melakukan Kunjungan kerja kepada kelompok tani di kantor Balai penyuluh Pertanian (BPP) kecamatam Boliyohuto serta BPP Paguyaman terkait progres pemanfaatan kartu tani.
Aleg dari partai Golkar itu menerangkan bahwa dalam pembahasan pokok di rapat ini adalah masalah pemberlakuan pemanfaatan kartu tani dan tindak lanjut dari penyempurnaan dalam implementasi penggunaan Kartu Tani.
“Jadi sebagaimana instruksi dari menteri pertanian di tahun 2023 ini seluruh Indonesia penebusan yang ada kaitannya dengan program pemerintah yang bersubsidi terutama pupuk bersubsidi untuk melakukan pengambilan bahan bersubsidi harus menggunakan kartu tani” terang Warsito.
Dirinya juga menuturkan bahwa telah melakukan kunjungan lapangan di awal tahun dan terdeteksi bahwa pendistribusian kartu tani di awal tahun itu menjadi seperti tidak siap.
“Karena kami melihat ada beberapa kawasan di awal pertanian itu yang sudah harus membutuhkan pupuk sekitar di akhir Januari dan di awal Februari” lanjutnya.
Warsito menegaskan bahwa rapat pada hari ini di pastikan kartu tani bisa dilakukan atau belum ini merupakan salah satu pokok-pokok pemikiran yang menjadi materi pada rapat hari ini.
Dari hasil rapat ini pendistribusian di seluruh provinsi Gorontalo baru berkisar 8%, petani yang sudah tercatat di dalam program kartu tani sudah dilarang untuk menebus pupuk bersubsidi.
Sejak november 2022 kartu tani sudah di distribusikan namun hingga saat ini baru mencapai 8% menurut Warsito perlu meningkatkan peran koordinasi kepada unsur-unsur pertanian wilayah kabupaten/kota di seluruh provinsi Gorontalo.
“Kepada BRI yang telah mendapat mandat untuk menerbitkan kartu tani sudah ada di BRI namun sampai dengan sekarang penerbitannya masih sangat minim jauh daripada rencana” tutupnya. #
