Gorontalo – ligo.id – Komisi III bidang perencanaan dan pembangunan setda provinsi Gorontalo gelar rapat kerja dalam rangka membahas program kegiatan tahun anggaran 2023 serta rencana pokok-pokok pikiran DPRD tahun anggaran 2024, Senin (27/02/2023), di ruang rapat dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo.
Sebelumnya Thomas Mopili dalam rapat itu mempertanyakan BPTK dan PPK nya karena hingga saat ini Komisi III belum bertemu dengan Bappeda dan Kepala Dinas PUPR belum datang semenjak usai di lantik dan eselon-eselon 3 nya.
Saat di temui Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili mengatakan peserta rapat itu terdiri dari PUPR yang di dalamnya masih terbelah 2.
Dirinya mengatakan rapat tadi tidak menghasilkan sebuah keputusan, karena pihak Dinas PUPR Provinsi Gorontalo menyerahkan semua ke Komisi III untuk mengundang Gubernur atau BKD.
“Karena pelantikannya baru eselon 2, kepala PUPR yang tadinya kepala Dinas Perkumpulan jadi kepala Dinas PUPR” kata Thomas.
Selain itu kata Ketua Komisi III di bawahnya itu masih tetap terbagi perkim PUPR, sehingga kegiatan yang ada di PUPR ini tidak bisa berjalan, karena eselon 3 nya belum ada.
“KPA, kemudian PPK-nya belum ada, nah ini akan menghambat laju percepatan pembangunan di provinsi Gorontalo” ujarnya.
Lebih lanjut, Thomas menerangkan bahwa di tahun 2022 itu banyak pembangunan yang belum terselesaikan, pemberian kesempatan 50 hari pertama sudah selesai di tambah lagi 50 hari kedua tetap juga ada yang belum di selesaikan.
Menurutnya ini tentu tidak serta merta terjadi, tetapi harus dilihat di awal, seperti dalam proses lelang yang tertunda-tunda, hari ini makin parah.
“Jangankan lelang pejabat yang terlibat disitu belum ada SK-nya” ungkapnya.
Thomas menegaskan bahwa masalah ini sangat sungguh disayangkan, jika Gubernur tidak langsung turun tangan.
“kami langsung akan memanggil BKD dan akan mempertanyakan ini” tegas Thomas.
Karena Semua dinas dan OPD yang ada eselon 3 nya itu belum ada yang di lantik, dan PPK-nya.
Hari ini Ketua Komisi III menekankan Bappeda kemudian PUPR agar segera.
Hanya saja mereka angkat tangan karena keputusan akhir ada di Gubernur dan BKD.
“Sengaja kami cepat selesaikan rapat tadi, karena tidak ada gunanya berlama-lama, persoalan sudah sangat jelas. BPTK dan PPK-nya itu belum ada sampai sekarang” tutupnya. #
