Gorontalo – ligo.id – Komisi Pemilian Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo mengharapkan Media dapat memaksimalkan penyebaran informasi terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
“Kita tahu bersama saat pemilu 2019 sangat lekat dengan isu disintegrasi termasuk makin banyaknya hoax di media online dan media sosial” ujar Rivon Umar Anggota KPU Kabupaten Gorontalo dalam kegiatan Ngobrol Seputaran Pemilu bersama Media bertempat di ID Coffee kelurahan Hepohulawa Kabupaten Gorontalo, Minggu (29/1/2023).
Soal isu adanya penundaan dalam topik diskusi KPU secara konstitusional melaksanakan aturan penyelenggaraan pemilu 2024 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
“Selama tidak ada perubahan PKPU, maka KPU tetap komitmen dengan jadwal tahapan pemilu” tegasnya.
Rivon Pun mengatakan tingkat pengetahuan masyarakat khususnya yang ada di Gorontalo dalam hal ini di wilayah Kabupaten Gorontalo belum siginfikan, karena dalam menyampaikan hak suara di tps masih belum maksimal secara mandiri, masih diarahkan oknum-oknum tertentu.
“Tentunya KPU mendorong media massa dapat membantu KPU dalam memaksimalkan partisipasi tidak hanya secara kuantitas tapi juga secara kualitas” ucapnya.
“Partisipasi media massa dalam menggerakkan masyarakat menggunakan hak pilih bisa meningkatkan partisipan dalam pemilu 2024 nanti” lanjutnya.
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadlyanto Koem yang hadir saat itu mengatakan tahapan Pemilu akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Selebihnya yang ingin dibahas adalah wujud dari kerangka pemilu kedepannya.
“Belajar dari pengalaman pemilu di tahun 2019, dimana potensi disintegritas sangat besar sehingga merubah konsep idealis pemilu” ujarnya.
Ia pun menjelaskan Pemilu tahun 2019 dibarengi dengan beragam isu hoax, ujaran kebencian bahkan isu sara yang banyak di jumpai pada media online.
Ini menjelaskan bahwa peran media sangat besar terhadap penggiringan hingga pembentukan opini masyarakat, khususnya pada konteks pemilu.
Sebagai contohnya, pada pemilu 2019 sempat beredar berita bahwa kotak suara yang ada hanya terbuat dari kardus.
Padahal, dalam persiapnnya KPU telah berusaha untuk mendesain kotak suara yang transparansi dan dibuat dari bahan Triplex yang tidak mudah bonyok dan anti air.
“Ada juga isu lain seperti adanya surat suara yang sudah tercoblos di temukan di tanjung priok. Setelah seluruh petugas mendatangi lokasi, ternyata itu adalah berita hoax” jelasnya.
Tidak berbeda dari tahun sebelumnya, Pemilu tahun 2024 juga mulai diawali dengan berita hoax.
Seperti berita tentang penundaan pemilu di tahun 2024.
Padahal, berdasarkan Undang-undang yang ada, pemilu tetap akan dilaksanakan.
Sejumlah informasi hoax yang beredar seolah seperti mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.
Meski demikian, hal ini tidak menurunkan semangat KPU Provinsi Gorontalo pada pemilu yang akan datang.
Mengingat, pada pemilu tahun 2019 telah banyak penghargaan nasional yang berhasil diterima.
Diantaranya, terbaik kedua dalam penyedia data pemilu, terbaik ketiga partisipasi pemilu, dan meraih urutan pertama pada kreasi sosialisasi.
Dan tentunya keberhasilan ini tidak lepas dari peran media.
“Kita ketahui bersama bahwa tingkat kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya belum signifikan. Masih banyak pemilih memberikan suara bukan karena kemandirian politik, melainkan adanya pengaruh lain” ungkapnya.
“Oleh karena itu, kami memiliki program penguatan kualitas partisipasi masyarakat, yang tentunya membutuhkan bantuan seluruh pihak termasuk peran media. Dengan kecepatan dan jangkauan informasi yang luas, kita dapat meminimalisir adanya beragam patologi pemilu” tutup ketua KPU Provinsi Gorontalo. #
