Jakarta – ligo.id – Wakil Ketua I APEKSI, Marten Taha gigih memperjuangkan nasib tenaga honor yang statusnya Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di pemerintah daerah.
Bersama pengurus pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Azwar Anas untuk membahas skema penyelesaian tenaga honorer.
“Sebenarnya kita sudah merujuk pada suatu kesimpulan untuk melakukan skema penyelesaian tenaga Non ASN ini. Dan oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama disini dan itu menjadi kesimpulan rapat hari ini” ungkap Marten. Senin (12/9/2022).
Wali Kota Gorontalo dua periode itu menegaskan, harus ada afirmasi dalam regulasi, misalnya penurunan tenaga honorer yang susah bertanding dan bersaing dengan yang baru lulus dari perguruan tinggi ternama dan hebat.
“Walaupun ASN kita bekerja selama 20 tahun, mereka tidak bisa menyaingi mereka yang lulus di perguruan tinggi yang hebat. Sehingga perlu afirmasi kepada mereka” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di APEKSI itu.
Menurutnya, perlunya afirmasi dibidang penganggaran. Harus ada anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBN untuk menyelamatkan masalah para non ASN atau tenaga honorer.
“Perlu kerjasama kita semua dan lembaga negara harus terlibat dalam memfasilitasi tenaga honorer atau Non ASN bisa juga menjadi pelaku ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hal itu bisa menyelesaikan masalah yang mereka akan hadapi nantinya” tandasnya. #
